Polemik Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia

Jumat, 26 Agustus 2016 - Aneh & Unik

DuniaSemu.com – Belakangan ini isu kewarganegaraan ganda sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan petinggi negara, kenapa masyarakat sangat peduli terhadap isu ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda, oleh sebab itu isu kewarganegaraan ganda menjadi isu yang sangat sensitif dan sering menimbulkan kontroversi.

Heboh Kasus Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia

kewarganegaraan ganda
Menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat dihebohkan dengan kasus terkait kewarganegaraan ganda. Kasus ini menjadi sorotan lantaran menimpa orang penting yakni menteri energi dan sumberdaya mineral Arcandra Tahar dan anggota paskibraka nasional Gloria Natapradja Hamel. Kasus kewarganegaraan ganda yang menimpa Arcandra Tahar mulai heboh sejak sabtu 14 Agustus 2016.

Banyak pemberitaan media yang menyebutkan bahwa sebelum menjabat sebagai menteri ESDM, Arcandra sudah menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada Maret tahun 2012. Namun dia masih memegang paspor Indonesia, kendati demikian presiden Jokowi tak mau mengambil resiko dan memicu pro dan kontra yang berkepanjangan. Melalui sebuah pernyataan resmi yang disampaikan menteri sekretaris negara Pratikno, Arcandra Tahar diberhentikan secara terhormat dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas menteri ESDM.

Beberapa pihak menilai pemerintah sudah kecolongan karena mengangkat seseorang yang berkebangsaan asing menjadi menterinya. Pemilihan Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM dianggap melanggar undang-undang nomor 39 tahun 2008 yang menyebutkan “Salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi menteri adalah seseorang yang berstatus warga negara Indonesia”.

arcandra tahar

Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang disebutkan bahwa “Warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain”. Hal ini berarti tidak mungkin seorang warga negara Indonesia dapat memiliki dua status kewarganegaraan.

Selain Arcandra Tahar nasib yang sama juga dialami anggota paskibraka nasional Gloria Natapradja Hamel yang batal dilantik menjadi pasukan pengibar bendera merah putih di Istana Merdeka pada hari kemerdekaan 17 Agustus kemarin, setelah Gloria diketahui memiliki paspor Prancis yang valid sampai tahun 2019. Gloria memang memiliki paspor Prancis karena ayahnya adalah seorang warga negara Prancis, namun ibunya Ira Hartini adalah warga negara Indonesia.

gloria natapradja hamel

Setelah kasusnya kian membesar Gloria Natapradja Hamel membuat sebuah pernyataan bermeterai hukum yang menyatakan bahwa Ia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia yang disaksikan oleh ibu yang bersangkutan sebagai wali yang sah. Namun sejatinya Gloria berhak dilantik menjadi anggota paskibraka nasional karena ia memiliki dasar hukum yang kuat untuk dianggap sebagai warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 pasal 4d menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia”.

Undang-Undang Yang Mengatur Kewarganegaraan Di Indonesia
Pemerintah Indonesia mengatur hukum kewarganegaraan didalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pada dasarnya undang-undang kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride dan tanpa kewarganegaraan atau apatride. Namun kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang kewarganegaraan merupakan sebuah pengecualian, seperti masih berada dibawah usia 18 tahun dan belum menikah seperti kasus Gloria Natapradja Hamel.

Undang-undang kewarganegaraan juga menegaskan jika seorang warga negara Indonesia diketahui memiliki kewarganegaraan ganda maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraannya. Apabila tidak mau melepaskan salah satu kewarganegaraannya maka sanksi yang didapatkan adalah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 23 undang-undang kewarganegaraan, “Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika bersangkutan: a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu”.

Pro Kontra Kewarganegaraan Ganda
Sebetulnya isu kewarganegaraan ganda telah menjadi kontroversi pada tahun 2015 lalu, dimana Presiden Joko Widodo berjanji akan mendorong pembahasan rancangan undang-undang dwi kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur. Dalam dialognya bersama warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, Jokowi diminta untuk membuka peluang kepemilikan warga negara ganda. Beberapa pakar dan ahli hukum juga memiliki pandangan tersendiri terkait dengan kewarganegaraan ganda.

Beberapa pihak menilai bahwa jika Indonesia menganut sistem hukum kewarganegaraan ganda maka akan memberi manfaat perlindungan bagi semua warga negara Indonesia, manfaat perlindungan itu khhususnya ditunjukkan bagi migran buruh yang bekerja di luar negeri. Sebelumnya mereka sering mendapatkan perlakuan tak adil karena bukan warga setempat, oleh sebab itu hak-haknya sebagai pekerja sangat sedikit dan terbatas dibanding dengan warga negara aslinya. Namum pendapat ini juga mendapat bantahan dwi kewarganegaraan justru dianggap sebagai sebuah ancaman, kewarganegaraan ganda juga dikhawatirkan bisa mendatangan potensi bahaya bagi Indonesia.

Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena masalah nasionalisme, ia juga menambahkan warga negara Indonesia yang melepas kewarganegaraannya demi memperoleh kewarganegaraan lain dianggap tak nasionalis. Dari pandangan hukum internasional ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan jika Indonesia ingin menerapkan sistem hukum dwi kewarganegaraan, karena sistem hukum ini sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan kejahatan dan penghindaran pajak.

Dua kasus kewarganegaraan ganda yang sedang menjadi sorotan publik belakangan ini dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk merevisi undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Revisi undang-undang kewarganegaraan bukan berarti melonggarkan cara untuk menjadi warga negara Indonesia, namun memperjelas aturan-aturan yang multi tafsir dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak bangsa yang ingin mengabdikan diri pada negara Indonesia.

Itulah informasi mengenai polemik kewarganegaraan ganda di Indonesia.

Posting Lainnya:

Polemik Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia | DuniaSemu | 4.5